Sejarah
Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan dan terletak
pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian negara. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah melalui Perusahaan Negara (PN) I sampai dengan VIII. Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1964 aspek operasional Pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority , sedangkan aspek komersial tetap dibawah pengelolaan PN Pelabuhan I sampai dengan VIII. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Pada tahun 1983, BPP diubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan yang hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. PERUM Pelabuhan dibagi menjadi 4 wilayah operasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983. Status PERUM ini kemudian diubah lagi menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sampai IV pada tahun 1992 sampai saat ini.
Wilayah operasi
Wilayah operasi Pelindo II mencakup 10 provinsi dan mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan, yaitu:
Pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat
Pelabuhan Jambi di Provinsi Jambi
Pelabuhan Palembang di Provinsi Sumatera Selatan
Pelabuhan Bengkulu di Provinsi Bengkulu
Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung
Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Provinsi Bangka Belitung
Pelabuhan Banten di Provinsi Banten
Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Provinsi DKI Jakarta
Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat
Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat
Pelabuhan Pramuka (rencana) di Provinsi Jawa Barat
Bidang usaha
Bidang usaha Pelindo II meliputi penyediaan dan pengusahaan :
Perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal keluar masuk pelabuhan, olah gerak kapal di dalam kolam serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
Fasilitas untuk kapal bertambat serta melakukan bongkar muat barang dan hewan;
Fasilitas pergudangan dan lapangan penumpukan;
Terminal konvensional, terminal petikemas, dan terminal curah untuk melayani bongkar muat komoditas sesuai jenisnya;
Terminal penumpang untuk pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal laut;
Fasilitas listrik, air minum dan telepon untuk kapal dan umum di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
Lahan untuk industri, bangunan dan ruang perkantoran umum;
Pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan.
( id.wikipedia.org )